HitsNewsID – Tantangan di sektor ekonomi menjadi alasan utama ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) yang berlangsung pada 22 hingga 28 Mei 2025 mengungkapkan bahwa sementara 81 persen responden menyatakan puas, sekitar 19 persen merasa kurang puas dengan kepemimpinan presiden.
Dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, sedangkan 15 persen tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meski tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan kerja masih perlu diatasi,” ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO, Sabtu, 31 Mei 2025.
Survei juga memetakan alasan di balik kepuasan sebagian besar masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo, antara lain:
– Tegas dan Berwibawa: 19,5 persen
– Mendukung Pemberantasan Korupsi: 16,7 persen
– Berpengalaman di Pemerintahan: 11,5 persen
– Program Memihak Rakyat: 9,4 persen
– Memberikan Bantuan Sosial: 6,2 persen
– Program Makan Bergizi Gratis: 5,9 persen
– Menyukai Sosok Presiden: 3,6 persen
– Peduli pada Rakyat Kecil: 3,4 persen
– Cepat dalam Bekerja: 2,5 persen
– Mampu Menyejahterakan Masyarakat: 2,5 persen
– Keamanan Terjamin: 2,4 persen
– Dihormati Negara Lain: 1,8 persen
– Membela Palestina: 0,9 persen
– Stabilitas Harga Sembako: 0,7 persen
– Tokoh Paling Ikhlas: 0,5 persen
– Tidak Tahu/Tidak Jawab: 12,5 persen
Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi sorotan publik.
Sementara 19 persen responden merasa tidak puas, hal ini terutama bersumber dari kondisi ekonomi yang sulit. Berikut rincian alasan ketidakpuasan:
– Kondisi Ekonomi Sulit: 28,5 persen
– Harga Sembako Mahal: 16 persen
– Minimnya Lapangan Pekerjaan: 13,3 persen
– Kasus Korupsi: 8,6 persen
– Banyak Menteri Tidak Efektif: 5,8 persen
– Pilihan Wakil Presiden Kurang Tepat: 3,9 persen
– Masih Sama Dengan Pemerintahan Sebelumnya: 1,7 persen
– Program Bermasalah: 1,6 persen
– Tidak Ada Perubahan Signifikan: 1,2 persen
– Kesejahteraan Rakyat Terhambat: 0,9 persen
– Hanya Menguntungkan Kelompok Tertentu: 0,6 persen
– Dekat Dengan Organisasi Anarkis: 0,5 persen
– Lainnya: 17,4 persen
“Masyarakat mengungkapkan krisis kepercayaan yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Dengan 28,5 persen responden yang mengeluhkan keadaan ekonomi, pemerintah perlu segera merevisi prioritas kebijakan agar kesejahteraan rakyat meningkat,” tegas Dedi.
Ketika ditanya mengenai masalah utama yang perlu segera diselesaikan pemerintah, berikut prioritas masyarakat berdasarkan survei:
– Sembako Murah: 31,8 persen
– Lapangan Kerja: 12,5 persen
– Keamanan dan Ketertiban Umum: 9,6 persen
– Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: 7,9 persen
– Pemberantasan Pungli dan Korupsi: 7,4 persen
– Jaminan Kesehatan: 7,1 persen
– Pembangunan Infrastruktur: 4,5 persen
– Pendidikan Murah dan Berkualitas: 5,6 persen (gabungan biaya murah dan peningkatan kualitas)
– Penegakan Hukum: 2 persen
– Tidak Menambah Utang Negara: 1,9 persen
– Pemberantasan Amoral, Kriminal, dan Premanisme: 1,5 persen
– Jaminan Kebebasan Berpendapat: 1,1 persen
– Lainnya: 7,1 persen
“Fokus masyarakat terhadap sembako murah dan lapangan kerja menandakan perlunya perhatian serius pada sektor ekonomi. Pemerintah harus melanjutkan dan memperkuat kebijakan yang benar-benar memihak rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga,” pungkas Dedi. (*)
No Comments