Gas 3 Kg Langka, Abraham Garuda Laksono Minta Pemerintah Cepat Bertindak

Banten, HitsNewsID – Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan distribusi gas 3 kg yang dianggap menyulitkan masyarakat.

Pernyataan Abraham ini disampaikan sebagai tanggapan atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh gas 3 kg. Banyak warga yang terpaksa antre di pangkalan gas atau bahkan berkeliling mencari tempat yang memiliki stok, terutama setelah dihapuskannya peran pengecer berdasarkan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 1 Februari 2025.

Abraham menegaskan bahwa situasi ini telah mencapai tingkat darurat, mengingat kelangkaan gas 3 kg yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.

“Kondisi ini bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi telah menjadi keadaan darurat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat bergantung pada ketersediaan gas 3 kg,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 3 Februari 2025.

Antrean warga untuk membeli gas 3 kg di Perumnas 1 Kota Tangerang, jalan Sawo Raya, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Senin, 3 Februari 2025. (Foto: Ist)

Ia juga menyoroti bahwa kelangkaan ini memaksa banyak warga untuk menunggu berjam-jam di pangkalan atau mencari alternatif lain, seperti membayar harga yang lebih tinggi demi mendapatkan gas 3 kg.

Sebagai langkah konkret, Abraham mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan pasokan gas 3 kg dan memastikan distribusinya merata. “Saya telah bekerja sama dengan beberapa agen dan pangkalan gas untuk mempermudah distribusi, tetapi itu belum cukup. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan ketersediaan stok gas di seluruh wilayah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem distribusi gas dan pengawasan rantai distribusi untuk mencegah penyelewengan. “Subsidi gas 3 kg seharusnya tepat sasaran, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan dalam distribusi,” tambahnya.

Kelangkaan gas 3 kg bukanlah isu baru di Indonesia, namun Abraham menekankan bahwa situasi kali ini lebih serius dibandingkan sebelumnya. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan masalah ini, karena dapat memicu gejolak sosial di masyarakat. “Masyarakat membutuhkan solusi yang cepat, bukan sekadar janji-janji,” tutupnya. (*)